BEM-I Terbitkan Blueprint Naskah Perumusan Usulan Revisi UU TNI No.34 Tahun 2004

banner 468x60

JAKARTA ¦ Badan Eksekutif Mahasiswa-Indonesia (BEM-I) yang baru saja menggelar konsolidasi mahasiswa nasional terkait revisi UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, menyusun blueprint hasil perumusan yang berisi usulan perubahan UU tersebut. Naskah lengkap setebal 42 halaman ini berisi penambahan maupun pengurangan di dalam setiap bab, pasal dan ayat UU TNI 34/2004. Tercatat beberapa kata kunci dalam usulan perubahan ini, antara lain : Kementerian Pertahanan, Markas Besar Intelejen Siber, Angkatan Intelejen Siber, Ancaman Non Militer, Wakil Panglima TNI, Jabatan Prajurit Aktif di Kementerian/Lembaga serta Batas Usia Dinas Prajurit TNI.  

Pada Bab 1 [Ketentuan Umum], terdapat usulan perubahan yang diajukan yakni pada Pasal [1] angka [8], angka [12], angka [21] serta penambahan angka setelah angka [24]. Angka [8] sebelumnya berbunyi “Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara” dalam usulan perubahan kata ‘Departemen Pertahanan’ menjadi ‘Kementerian Pertahanan’. Kemudian pada angka [12] “Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara” diusulkan menjadi “Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Intelejen Siber”. Untuk Angka [21] “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”, terdapat usulan penambahan menjadi “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer, ancaman bersenjata maupun ancaman non militer”. Kemudian setelah angka [24] terdapat usulan penambahan angka yang berbunyi “Ancaman non militer adalah merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa”.

Kemudian dalam Bab III [Kedudukan] pasal [3] ayat [1] “Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden”, diusulkan menjadi “TNI merupakan alat pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah presiden”. Ayat [2] “Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan”, kata Departemen Pertahanan diusulkan menjadi Kementerian Pertahanan. Pada Pasal [4] Ayat [1] “TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima” diusulkan menjadi “TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Siber Intelejen yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima”.

Bab IV [Peran, Fungsi dan Tugas] pada Bagian Kedua [Fungsi] pasal 6 ayat [1] huruf [a] “Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa”, diusulkan menjadi “Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer, ancaman bersenjata dan ancaman non militer dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa”. Kemudian di Bagian Ketiga [Tugas] pasal [7] ayat [2] huruf [b] terdapat usulan penambahan pada angka [4] “Mengatasi aksi spionase dan operasi siber negara”. Terdapat juga usulan penambahan pasal yang berbunyi Angkatan Intelejen dan Siber bertugas : a. Melaksanakan tugas TNI matra Intelejen dan Siber di bidang pertahanan; b. Menegakan hukum dan menjaga keamanan informasi rahasia negara di wilayah virtual; c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra intelejen dan siber; d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan intelejen dan siber.

Baca juga:  Peringatan HUT Ke 59 Dharma Pertiwi, Pangdam Kasuari Tekankan Jaga Kekompakan Dan Kebersamaan

Bagian Kedua [Organisasi] pasal [12] ayat [1] “Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara”, diusulkan menjadi “Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Markas Besar TNI Angkatan Udara dan Markas Besar Angkatan Intelejen Siber”. Pasal [13] ayat [1] “TNI dipimpin oleh seorang Panglima”, diusulkan menjadi “TNI dipimpin oleh seorang Panglima berpangkat perwira tinggi bintang empat”. Kemudian ada penambahan angka [2] dan angka [11] di pasal [13] bunyinya “Panglima dibantu oleh seorang Wakil Panglima berpangkat perwira tinggi bintang empat”, serta “Pengangkatan Wakil Panglima diatur lebih lanjut dalam Peratiran Presiden”.

Bab VI [Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI] Bagian Kesatu [Pengerahan] pasal [18] ayat [1] “Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI”, diusulkan menjadi “Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer, ancaman non militer, dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI.

Bagian Keempat (Pembinaan) pasal (47) ayat (2) “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelejen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search dan rescue (SAR) nasional, narkotik nasional, dan mahkamah agung (MA)”, diusulkan menjadi “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada : kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, kementerian koordinator bidang maritim dan investasi, kementerian pertahanan, kementerian luar negeri, kementerian kesehatan, kementerian kelautan dan perikanan, sekretaris militer, staf kepresidenan, badan intelejen negara (BIN), badan nasional penanggulangan bencana, badan nasional pencarian dan pertolongan, badan nasional penanggulangan terorisme, badan siber dan sandi negara, badan keamanan laut, badan pengelola perbatasan, badan narkotika nasional, badan pembinaan ideologi pancasila, lembaga ketahanan nasional, dewan ketahanan nasional, mahkamah agung (MA), kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian aktif sesuai dengan kebijakan presiden”. Pasal [3] “Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud”, diusulkan menjadi “Prajurit menduduki jabatan didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal [4] “Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan” diusulkan menjadi “Pengangkatan dan pemberhentian prajurit aktif yang menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi kementerian/lembaga yang bersangkutan”. Pasal [5] “Pembinaan karir prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan” diusulkan menjadi “Pembinaan karir prajurit aktif yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama dengan pimpinan kementerian/lembaga yang bersangkutan”. Pasal [6] “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintahan” diusulkan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan, pengangkatan, dan pemberhentian serta pembinaan karir prajurit aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Baca juga:  Ditpolairud Polda Sumut Tangkap Bandar Sabu

Bagian Keenam [Pengakhiran] pasal [53] “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” diusulkan menjadi “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun”.

Bab VIII [Pembiayaan] pasal 66 ayat [2] “Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh departemen pertahanan” diusulkan menjadi “Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kementerian pertahanan”.

Bab X [Ketentuan Peralihan] pasal [71] “Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal (33), diatur sebagai berikut” diusulkan menjadi “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, bintara dan tamtama yang tepat berusia atau belum genap 53 (lima puluh tiga) tahun, diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Editor : Jo

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *