Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Sertipikat Elektronik Aman dengan Sistem Keamanan Berlapis

Jakarta, Bhinnekanews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menepis kekhawatiran terkait keamanan Sertipikat Elektronik yang belakangan menjadi sorotan. Ia menegaskan bahwa sistem yang diterapkan telah dilengkapi dengan keamanan berlapis, sehingga tidak mungkin dapat dibobol dengan mudah.

“Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem backup berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Ini berbeda dengan sertipikat berbentuk kertas yang rentan terhadap kehilangan akibat pencurian, kebakaran, atau bencana,” ujar Nusron dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang di Aula Prona, Jumat (21/02/2025).

Baca juga:  Pererat sinergitas antar satker di bawah kantor wilayah Kanwil Kemenkumham SumutGelar kegiatan Trabas bersama Jajaran UPT

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Sertipikat Elektronik memiliki sistem pertahanan siber yang ketat, termasuk firewall yang canggih serta penyimpanan data di lima lokasi berbeda dengan tingkat keamanan berlapis dari first line hingga lapisan kelima. Dengan sistem ini, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan dokumen pertanahan mereka.

Terkait beredarnya isu yang menyebutkan bahwa Sertipikat Elektronik tidak aman, Nusron menilai hal itu sebagai upaya untuk meragukan kinerja pemerintah dalam memberikan layanan digital kepada masyarakat.

“Ini adalah usaha pihak-pihak tertentu yang ingin menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem yang sudah sangat kuat. Pemerintahan saat ini memiliki dukungan yang besar, baik dari parlemen maupun masyarakat, sehingga ada pihak yang ingin mencoba melakukan delegitimasi. Hal seperti ini harus kita waspadai,” tegasnya.

Baca juga:  Ka SPKT Polsek Palipi, Mediasi Dugaan Pencemaran Nama Baik Tentang Kepemilikan Begu Ganjang Berhasil Ciptakan Perdamaian.

Dalam acara tersebut, Nusron Wahid didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka turut memberikan pemaparan mengenai kesiapan pemerintah dalam menerapkan layanan pertanahan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan keamanan data pertanahan di Indonesia. (Agung)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *