ATR/BPN Bagikan Sertipikat Tanah Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Masyarakat Diimbau Beralih ke Sertipikat Elektronik
BOGOR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertipikat tanah secara gratis kepada masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).
Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Tenri Abeng mengimbau masyarakat yang masih menggunakan sertipikat tanah analog atau konvensional agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik.
Menurutnya, perubahan ke sertipikat elektronik merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dokumen kepemilikan tanah.
“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.
ATR/BPN Buka Layanan Akhir Pekan
Untuk mempermudah masyarakat, Kantor Pertanahan di sejumlah daerah menyediakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Layanan ini dibuka setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Dengan demikian, masyarakat yang bekerja pada hari Senin hingga Jumat tetap memiliki kesempatan mengurus administrasi pertanahan.
Khusus masyarakat Kota Bogor, Kantor Pertanahan setempat tetap membuka layanan PELATARAN pada akhir pekan.
“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” jelasnya.
Sertipikat Tanah Berikan Kepastian Hukum
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam membantu masyarakat melalui program sertipikasi tanah gratis.
Menurut Maruarar, kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan hal penting agar bantuan perbaikan rumah dapat berjalan seiring dengan legalitas tanah yang dimiliki masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan sehingga benar-benar memberikan manfaat dan tidak mempersulit masyarakat.
Penyerahan 15 sertipikat tanah tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026.
Dalam kerja sama tersebut, Kementerian PKP menjalankan program bantuan perbaikan rumah, sedangkan Kementerian ATR/BPN memfasilitasi proses sertipikasi tanah secara gratis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, serta jajaran terkait.
Melalui sinergi kedua kementerian ini, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya.
