Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU Perusahaan yang Terlibat Karhutla
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa dari 11 perusahaan yang dievaluasi, terdapat perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, sebagian HGU-nya dibatalkan, hingga perusahaan yang tidak akan diberikan HGU karena belum memilikinya.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Lima Klaster Penertiban HGU
Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya meliputi luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan pemberian hak.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT NMIB, PT RKA, dan PT SKM.
Klaster kedua mencakup PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU perusahaan seluas sekitar 2.300 hektare tersebut telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya akan diambil alih oleh negara.
Klaster ketiga terdiri atas PT ANI, PT BOS, dan PT AER. Ketiga perusahaan tersebut telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian direkomendasikan untuk mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.
Klaster keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut direkomendasikan mengalami pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar kurang dari 50 persen.
Sementara itu, klaster kelima meliputi PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Ketiga perusahaan tersebut masih dalam proses pendalaman melalui inspeksi fisik lapangan dan pengukuran data untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.
Penertiban sebagai Bentuk Pengawasan
Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa langkah penertiban ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban sebagai pemegang hak atas tanah, termasuk tanggung jawab dalam mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Hasil pendalaman lapangan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Surat Keputusan (SK) penertiban HGU yang akan diumumkan setelah prosesnya selesai.
Melalui langkah ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pemanfaatan tanah serta memastikan setiap pemegang hak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 18/SP/XI/BH/2026, 10 November 2026.
