MEDAN, – Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed., mendukung pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang dijalankan pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara menyeluruh sehingga bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Faisal, pembaruan data penerima bantuan menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan penyaluran bansos yang selama ini dinilai belum tepat sasaran. Ia berharap program Perlinsos Digital mampu memastikan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah mendapatkan haknya.
“Program Perlinsos ini sangat kita dukung dan cukup bagus. Tetapi janganlah pendataan ini nantinya hanya memberi harapan palsu kepada rakyat miskin,” ujar Faisal Arbie kepada PosRoha.com, Senin (20/7/2026).
Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat kurang mampu yang mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sosial, meskipun membutuhkan dukungan pemerintah.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius agar program bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Artinya penyaluran tidak tepat sasaran. Maka kesannya bantuan sia-sia, bukannya membantu rakyat kecil,” ujarnya.
Faisal secara khusus meminta petugas pendataan dan aparatur pemerintahan di tingkat lingkungan agar lebih proaktif dalam mendata kondisi warga. Kepala lingkungan (kepling), menurutnya, memiliki peran penting karena mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kepling harus terlibat, yang layak katakan layak. Bantu warga susah agar terhindar dari kesusahan,” tegasnya.
Selain meminta petugas bekerja secara objektif, Faisal juga mengimbau masyarakat agar kooperatif ketika proses pendataan berlangsung. Warga diminta memberikan informasi yang jujur dan transparan sehingga data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
Dengan demikian, penetapan penerima bansos diharapkan didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan, bukan karena kedekatan dengan petugas maupun pejabat.
“Jujur dan transparan sehingga ke depan bansos kepada yang berhak bukan karena kedekatan dengan petugas atau pejabat,” katanya.
Faisal juga menyoroti tantangan penerapan Perlinsos Digital yang mengandalkan aplikasi dan perangkat teknologi untuk menginput serta mengintegrasikan data masyarakat.
Menurutnya, sebagian warga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Kondisi ini perlu diperhatikan agar proses pendataan tidak justru menyulitkan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Ia menilai petugas harus memberikan pendampingan kepada warga yang mengalami kesulitan dalam proses pendataan, sehingga seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria tetap memiliki kesempatan untuk terdata.
“Jangan sampai membuat masyarakat menunggu lama. Apalagi terkesan hanya diberikan harapan palsu, padahal kenyataannya pendataan belum rampung dibuat,” ungkapnya.
Perlinsos merupakan program perlindungan bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, serta warga yang mengalami musibah. Program ini bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mencegah masyarakat semakin terpuruk secara ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, pendataan Perlinsos melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Kementerian Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), PLN, Samsat, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Keterhubungan data lintas lembaga tersebut diharapkan mendukung proses verifikasi kondisi masyarakat. Meski demikian, Faisal menekankan bahwa pelaksanaan di lapangan harus tetap memperhatikan kondisi riil warga agar tidak ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terlewat dari pendataan.
Ia berharap program Perlinsos Digital tidak hanya menghasilkan pembaruan data, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kota Medan.
