MEDAN, – Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas serius menangani kemacetan lalu lintas menuju Kebun Binatang Medan Zoo di kawasan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan.
Kemacetan yang kerap terjadi pada jam sibuk, terutama pagi dan sore hari, dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di sepanjang Jalan Luku I hingga Jalan Pintu Air IV, khususnya di depan Perguruan Al Azhar Medan.
“Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas harus serius menangani kemacetan lalu lintas menuju Kebun Binatang Simalingkar atau Medan Zoo. Kemacetan itu sudah meresahkan dan menghambat warga beraktivitas. Karena itu, harus dicari solusi konkret,” ujar Binsar kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Politisi Partai Perindo itu mengatakan, kemacetan di ruas jalan tersebut bukan persoalan baru. Selama bertahun-tahun, kondisi itu terus menjadi keluhan masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Menurut Binsar, pelebaran jalan menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan kendaraan di sepanjang Jalan Luku I hingga Jalan Pintu Air IV. Namun, proses pelebaran membutuhkan waktu dan persiapan, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan sementara.
“Melebarkan ruas jalan tentunya membutuhkan waktu paling cepat satu sampai dua tahun. Namun, saat ini warga mengharapkan ada solusi untuk mengatasi kemacetan itu,” katanya.
Usulkan Jalur Alternatif Melalui Royal Sumatera
Sebagai langkah cepat, Binsar mendorong Pemko Medan berkomunikasi dengan pengelola Perumahan Royal Sumatera untuk membahas kemungkinan pengalihan kendaraan dari Jalan Pintu Air IV menuju Jalan Jamin Ginting melalui kawasan perumahan tersebut.
Menurutnya, jalur alternatif itu dapat dipertimbangkan, khususnya pada jam-jam sibuk, guna mengurangi kepadatan kendaraan di depan Perguruan Al Azhar Medan.
Binsar menilai, Wali Kota Medan perlu turun tangan langsung untuk melakukan komunikasi dan melobi pengelola Royal Sumatera agar usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut.
“Alternatif cepat adalah mengalihkan kendaraan dari Jalan Pintu Air IV ke kawasan Perumahan Royal Sumatera, khususnya pada jam-jam sibuk. Namun, Wali Kota Medan sepertinya harus ikut turun tangan melobi pengelola Royal Sumatera,” ungkapnya.
Ia menyebut, sebelumnya pernah ada permohonan dari Dinas Perhubungan Kota Medan pada masa wali kota terdahulu terkait pemanfaatan jalur tersebut, tetapi menurut informasi yang didengarnya, permohonan itu tidak mendapat tanggapan dari pihak pengelola.
Karena itu, Binsar berharap Pemko Medan kembali membuka komunikasi dengan pengelola perumahan untuk mencari solusi yang memungkinkan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepentingan pengguna jalan.
Anak Sekolah dan Guru Kerap Terlambat
Binsar mengungkapkan, persoalan kemacetan tersebut juga menjadi keluhan warga saat dirinya menggelar reses di Lapangan SMP Negeri 21 Medan, Minggu (26/7/2026).
Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan bahwa kepadatan kendaraan di Jalan Pintu Air IV, terutama di sekitar Perguruan Al Azhar, berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar. Anak-anak sekolah hingga guru disebut kerap terlambat tiba di sekolah akibat kemacetan.
Salah seorang warga, Suhut Tarihoran, menyampaikan bahwa kondisi jalan yang sempit menjadi salah satu penyebab kepadatan kendaraan di kawasan tersebut.
“Di Jalan Pintu Air IV di area Sekolah Al Azhar sering terjadi kemacetan. Ini karena jalan di sana sempit. Anak-anak dan guru di SMP Negeri 21 sering terlambat masuk. Kami mohon kepada Bapak Binsar Simarmata agar mengusulkan dan memperjuangkan pelebaran jalan tersebut,” ujar Suhut.
Menindaklanjuti aspirasi itu, Binsar menegaskan bahwa persoalan kemacetan di kawasan Medan Tuntungan perlu mendapat perhatian serius dari Pemko Medan. Ia berharap pemerintah tidak hanya merencanakan pelebaran jalan sebagai solusi jangka panjang, tetapi juga segera mengupayakan langkah sementara agar mobilitas masyarakat tidak terus terganggu.
Menurutnya, penanganan kemacetan perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga akses masyarakat, termasuk pelajar dan tenaga pendidik, dapat berlangsung lebih lancar.
